Identitas diri, (Agama,suku dan warga dunia) dalam memaknai keragaman

Oleh : Riyan Betra Delza

Sebagai warga negara dalam sebuah bangsa yang besar yang dikarunia oleh nikmat suku, bahasa, dan agama tentunya hal ini membuat kita bersyukur dengan adanya anugerah tersebut. Tidak banyak warga bangsa lain memiliki anugerah yang begitu complete seperti ini. Masalah bahasa saja, kita mempunyai 742 jenis bahasa dan mempunyai 1.340 suku dan memiliki 300 kelompok etnis (sumber data sensus BPS 2015) .

Dari berbagai bentuk keragaman tersebut tentunya ada banyak peran dan tanggung jawab  yang disandang oleh bangsa Indonesia, disatu sisi ia adalah bagian dari pemeluk suatu kepercayaan (agama), disatu sisi ia juga bagian dari suku tertentu, dan disisi lain ia juga sebagai warga negara yang berpijak pada idelogi bangsa, pancasila dan UUD 1945 dan diranah yang lebih makro ia juga bagian dari warga dunia.

Maka tidak salah kiranya  komentar Samuel Hutington pada abad ke 20, ia mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang berpotensi paling besar hancur setelah Uni soviet dan yogoslavia. Demikan juga apa yang di sampaikan oleh Antropolog Cliford Gertz , ia mengatakan jika Indonesia tidak berpandai-pandai memenajemen keberagaman etnik, budaya, solidaritas etnik, maka Indonesia akan pecah menjadi negara-negara kecil.

Oleh karena itu penting rasanya memperkuat identitas diri kita dengan cara benar-benar menempatkan diri ditengah panasnya suhu keragaman ini. Pertama karena identitas diri kita sebgai pemeluk agama tentunya persoalan keagamaan di selesaikan diranah-ranah privat, dan masing-masing pemeluk agama mesti sadar betul dengan keadaan ini. Salah satunya benar-benar menghormati dengan mempertajam sifat toleransi, dalam arti kata, hal-hal yang bersangkutan dengan ajaran keagamaan yang mempunyai hak atas itulah yang berhak menyelesaikan ketika ada pertikaian.

Salah satu faktor utama konflik keagamaan adalah adanya paradigma keberagamaan masyarakat yang masih ekslusif. Pemahaman keberagamaan ini membentuk pribadi yang antipati terhadap pemeluk agama lainnya. Pribadi yang tertutup dan menutup ruang dialog dengan pemeluk agama lainnya. Pribadi yang selalu merasa hanya agama dan alirannya saja yang paling benar sedangkan agama dan aliran keagamaan lainnya adalah salah dan bahkan dianggap sesat. Karena itu, perlu dibangun pemahaman keberagamaan yang lebih inklusifpluralis, multikultural, humanis, dialogis-persuasif, kontekstual, substantive.

Tidak boleh terprovokasi dengan isu yang terkontaminasi oleh kepentingan-kepentiingan praktis. Jikapun ada mesti hal itu di lakukan dengan cara-cara yang elok tetapi tetap dalam bungkusan ranah privat misal, persoalan muslim diselesaikan di ranahnya muslim, nasrani, hindu, budha juga seperti itu. Tidak boleh mencampuri hak-hak beragama baik itu dalam konteks dakwah, atau ajaran bagii setiap pemelauk agama, kecuali hal-hal yang dibahas pada forum akademis.

Kedua identitas sebagai bagian dari anggota suku tertentu, Terbentuknya komunitas bernama masyarakat adalah implikasi logis dari realisasi kemanusiaan dengan fitrahnya sebagai homo socious (makhluk bermasyarakat). Hubungan antar individu dengan keinginan dan tujuan yang sama pada akhirnya membentuk sebuah sistem sosial yang dinamakan masyarakat. Dalam pandangan (Koentjaraningrat, 1990, p. 138), masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kolektif dimana manusia itu bergaul dan berinteraksi.

Dalam keadaan itulah di Indonesia penting kiranya kita mengingat kembali dari sejuknya semboyan “bhineka tunggal Ika” artinya apa, persolan budaya (suku) kita selesesaikan dengan semangat nasional. Walaupun kita berbeda suku tapi seyogyanya kita adalah bagian dari sebuah bangsa yang mengikraran persatuannya. mengingat kenyataan bahwa dengan semangat kebhinnekaanlah, negara ini hanya bisa bertahan dalam persatuan.

 Penting rasanya menghormati kemandirian daerah dengan keleluasaan menjalankan kegiatan kesukuannya tanpa ada rasa kecemburuan yang mendalam dengan selalu mengedapankan rasa solidaritas.

Ketiga identitas sebagai warga dunia, sebagai warga negara dari sebuah bangsa, kita juga merupakan warga dunia. Jika kita ingat terbentuknya NKRI ini tidak terlepas dari bantuan dari saudara kita yang berada di negara-negara lain. Ketika ada persoalan yang menyangkut kemanusiaan, lintas negara kita harus memberikan bantuan semampu yang kita bisa. Sebagai wujud dari bentuk solidaritas sekaligus identitas diri. Dalam UUD 1945  juga di tulis bahwa “penjajahan diatas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prikemanusiaan dan prikeadilan” hal ini kembali mengingatkan kita bahwa selain tanggung jawab nasional kita sebagai warga bangsa Indonesia juga  memilki tanggung jawab internasional, untuk mewujudkan peradaban yang adil, aman, tentram dan sejahtera.

Semoga dengan mengingat kembali identitas diri, tanggung jawab social kita bisa menciptakan sebuah peradaban global yang BALDATUN THAYYIBATUN WA RABBUN GHAFUR.

MAHASISWA ERA MILENIAL : INDIVIDUALISME DALAM HUMANISME

• 
  

Generasi milenial atau sering di sebut juga dengan generasi Y yang lahir antara tahun 1980an – 2000an, dalam beberapa buku yang di tulis oleh William Strauss dan Neil Howe.  Seiring dengan berkembangnya zaman, tanpa kita sadari perkembangan teknologi sangatlah pesat, apalagi di era saat ini, setiap manusia ingin melakukan kegiatan dengan cara yang praktis. Hal ini tidak mampu di sangkal lagi apabila perusahaan yang berbasis teknologi komunikasi juga ikut membantu percepatan perkembangan teknoogi di era milenial seperti saat ini salah satunya adalah memproduksi gadget dan mengembangkan internet.
Namun siapa sangka, dengan pesatnya perkembangan teknologi malah membuat masyarakat (khususnya remaja, pelajar, dan mahasiswa) menjadi terlena akan indahnya dunia maya. Di jelaskan oleh erricson bahwa generasi milenial lebih cenderung suka bermain di dunia internet seperti streaming youtube, facebook, instagram dll. Di tahun 2011 mereka  Erricson melakukan penelitian dan melibatkan sebanyak 4000 remaja usia 16-19 tahun dari 24 negara.
Dan hasilnya di tahun tersebut sekitar 7 persen remaja lebih sering menikmati youtube dibanding berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Di tambah lagi durasi bermain internet yang cukup lama mengakibatkan para remaja terlena akan kehidupan dunia nyata. 4 tahun berselang, erricson mengungkapkan bahwa interaksi remaja dengan internet meningkat menjadi 20% dan durasi waktu bermain 3 kali lipat lebih lama dibanding tahun sebelumnya.
Peningkatan ini mengakibatkan kekhawatiran bagi setiap orang tua maupun masyarakat, bagaimana tidak. Jika setiap remaja hanya menikmati dunia maya tanpa mengikuti perkembangan dunia nyata di sekeliling maka besar kemungkinan mereka akan menjadi lebih individualis dan tidak akan peduli tentang apapun.
Lebih parahnya lagi, dampak negatif dari segi psikologi akan kecanduan gadget adalah mengurangi interaksi dengan manusia lain.
Tanpa disadari menggunakannya gadget terlalu sering malah membuat interaksi sosial di dunia nyata semakin berkurang. Terlalu fokus menggunakan gadget membuat orang tidak mudah melihat dan empati kepada lingkungan di sekitarnya. Sehingga mampu menimbulkan sifat egoisme bagi setiap pelaku.
Sebagai contoh di negara kita akibat dampak negatif gadget, banyak mahasiswa yang sudah di lenakan akan nikmatnya dunia maya. Mereka lebih senang menghabiskan waktu mereka di depan layar persegi panjang miliknya. Lebih senang bermain media sosial dibanding membaca dan berdiskusi. Sekarang sudah menjadi kewajiban bagi setiap mahasiswa melakukan analisa sosial, isu-isu terkini baik dari segi politik, agama, ekonomi dll. Karena banyak penguasa-penguasa brengsek yang memanfaatkan kelemahan generasi milenial untuk kepentingan pribadi.
Bojonegoro, 03 juli 2018
Penulis :Arif Hakim

Ruangan perjuangan

Ruangan Perjuangan
Oleh:Arif Hakim

Malam kini semakin larut
Banyak kulit-kulit kusut menghiasi ruangan yang penuh kabut
Suara semut yang bergelut tak menghiraukan
Kerasnya batuan yang mulai menyusut.
Ku tuliskan sebuah kata perlawanan
Dalam jurnal kebenaran
Ku temui sebuah ikatan
Sebuah ikatan yang selalu menyuarakan kebenaran
Tak pernah takut melawan kemunkaran
Tak pernah menjilat untuk kekuasaan
Hanya bergerak dalam satu tujuan
LAWAN!!
LAWAN!! LAWAN!!
Hanya kata itu yang bisa ia sampaikan
Saat melihat kemunkaran.
Tak perduli berapa ribu peluru tajam menghantam
Tapi kau tak pernah sejengkalpun mundur untuk menyuarakan kebenaran
Karna kau adalah satu ikatan!!

BUKU INI MENAWARKAN TRADISI MEMBACA DAN MENULIS SEBAGAI METODE PROGRESIF PENGEMBANGAN DIRI

Penerbitprogresif,Lamongan-
Untuk mewarnai jagat literasi, Penerbit Progresif kembali menerbitkan buku.
Kali ini adalah buku “Literasi Sampai Mati (Jalan Progresif Membaca, Menulis, dan Demokrasi Partisipatoris)” yang ditulis oleh Nurani Soyomukti, penulis asal kota kecil Trenggalek.

Buku ini ingin mengajak pembaca menjalani tradisi literasi, terutama tradisi membaca dan menulis, serta berperan dalam dunia sosial dan politik yang berbasiskan kecerdasan literasi. Keunikan buku ini, menurut Eko editor Penerbit Progresif, adalah terletak pada isinya yang provokatif melalui cerita dan kisah hidup penulis yang diuraikan dalam buku ini.

Menurut si editor, dalam buku ini kita bisa melihat bagaimana dinamika literasi dalam diri penulis berkembang. Pertaubatan dari aktivis radikal yang memegang pikiran ideologis yang kaku, hingga kemudian ikut masuk sistem demokrasi yang menurutnya lebih rasional untuk diperjuangkan. “Sepertinya ia kemudian menawarkan pilihan: Apa jika bukan demokrasi lewat pemilu? Demokrasi komunis dan Khilafah yang tidak menginginkan demokrasi itu sendiri?”, demikian tulis editor.

Ditambahkan oleh catatan editor bahwa  penulis menguraikan berbagai evolusi pemikiran bersamaan perubahan-perubahan peran. Sebagai sebuah buku yang dimaksudkan untuk memotret aspek literasi, buku ini cukup berhasil dalam menyuguhkan bagaimana pentingnya tradisi membaca dan menulis sebagai budaya yang harus dijaga. Keterlibatan penulis dalam aksi-aksi literasi sejak sekolah hingga ia pulang kampung tetap menjadi kisah utama buku ini. Mulai dari pertama kali “jatuh cinta” pada buku, hingga menjadi penulis banyak judul buku dan memetik peran sosial yang cukup partisipatif dari kedalamannya menerjuni danau Literasi.

“Pesan dalam buku ini adalah: Membaca dan menulis adalah jalan progresif yang harus dilalui oleh siapapun yang ingin menjadi subjek indenden dalam kehidupan. Jalan membaca buku dan menulis adalah jalan menjadi manusia yang ingin mendapatkan pencerahan dan kontrol terhadap dunianya, bukan objek penindasan sistem budaya yang hanya menyuruh orang untuk meniru semata”, tulis editor.
( Red)

Oligarki Parasit Demokrasi

Oleh: Riyan Betra Delza
Direktur FK Institute

Pada dasar teoritisnya demokrasi itu adalah, kekuasaan tertinggi dalam sebuah roda pemerintahan berada di tangan rakyat. Apapun bentuk peraturan dan tujuan dari sebuah keputusan, kepentingan rakyatlah yang menjadi dasar pijakannya. Seluruh tata politik, hukum, dan ekonomi diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Marcus Cicero, salah satu filsuf klasik terbesar, menyatakan, bahwa kesejahteraan bersama dari seluruh rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya apa, bahwa sejatinya demokrasi adalah sistem yang menghadiahkan tahta tertinggi suatu pemerintahan yang dipegang langsung oleh rakyat.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang sudah berjalan cukup lama, dan sepertinya sangat matang walaupun disana sini masih banyak ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Saat ini saja demokrasi di Indonesia bisa dikatakan sudah tergelincir ke lembah  oligarki, yakni pemerintahan dipegang oleh sekumpulan elit politik yang memiliki basis kekayaan material yang sangat mapan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam realitas politik di Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya pemimpin partai politik, calon pemimmpin daerah sekarang ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha kaya, yang siap menaikan citra dan pamornya untuk menjadi penguasa dengan melibas orang-orang yang tak sepemahaman dengannya. Kemudian mereka membeli kekuasaan dengan kekuatan  material yang mereka miliki.
Berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan jaringan oligarkinya bekerja nyata di tingkat lokal. Kekuasaan tingkat lokal dibagi-bagi di tangan para pengusaha kaya, para birokrat kaya hasil bisnis politik-rente, maupun jaringan keluarga, sebagaimana terjadi di beberapa provinsi.

Dalam budaya perpolitikan Indonesia saat ini, bangunan oligarki dimulai dari  menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin melalui partai politik, yang mana  partai tersebut adalah milik pemodal yang maha kuasa. lalu yang sudah berpasrah  diri kepada tuan nya tersebut dicalonkan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi. Sering kali Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan. Apalagi fenomena seperti ini masih diperparah dengan hukum yang masih tebang pilih. Figur-figur kuat dan oligark seolah-olah kebal hukum dan tampak hukum yang tunduk kepada oligarki.
Prinsip-prinsip demokrasi dilindas oleh prinsip untung rugi yang kental tertanam di dalam kapitalisme. Partai sekarang dikuasai para oligarki yang hartawan, misalnya Partai Golkar oleh Aburizal Bakrie, Nasdem oleh Surya Paloh, Perindo oleh Harietanoe Soedibjo dan masih banyak lagi, dan sejumlah pengusaha yang menguasai parlemen (sebagai anggota DPR) hingga 63 persen seperti yang pernah dikemukakan pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk.

Partai dengan penguasaan sumber daya material hendak mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dalam kontestasi pemilu dan jalannya pemerintahan hasil pemilu. Aktivis perempuan, Lies Marcoes dalam “Perempuan dan Langkah Afirmatif” (Kompas, 21/4 2014) menjelaskan, yang terjadi dalam mekanisme rekrutmen caleg di partai cenderung bersifat instans dan diwarnai nepotisme. NPWP (Nomor Piro Wani Piro).. Hal ini terutama disebabkan pola basis rekrutmen yang mengandalkan kekuatan finansial dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas yang tinggi. Dengan kondisi ini, harapan agenda reformasi parlemen dan lahirnya kebijakan yang pro kepentingan publik akan berhadapan dengan kepentingan oligarki (elite politik/fraksi).

Akhirnya,Penguasaan oligarki terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan “leading”, namun melakukan dominasi, dan peran mereka pun bersifat personal. Personalisasi dalam politik, yang juga kompatibel dengan individualism oligarki, kemudian dipadukan dengan populisme oleh sistem pemilihan langsung. Di satu sisi, publik dibuat seolah-olah sebagai demos yang kratos melalui direct-one-man-one-vote, padahal umur kratos mereka hanya sekejap ketika mereka berada di dalam bilik suara. Selebihnya, mereka tidak punya akses sama sekali terhadap kekuasaan.
Karenanya untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan meminimalisir gerakan oligarki memang dibutuhkan kerja sama yang amat keras oleh rakyat. Kecerdasan dalam menentukan arah politik dan tidak alergi politik  juga sangat dibutuhkan setidaknya dengan menolak segala bentuk politik praktis dalam hal ini seperti Money politik dan lain sebagainya.

Maria Nur Lutfiah mengeluarkan Buku perdananya

Penerbitprogresif,Sidoarjo Jawa Timur -buku perdana maria Nur lutfiah Telah Terbit Perdana Dan diterbitkan Di penerbit Progresif Lamongan, Usia yang tidak mudah lagi bisa disebut parobaya beliau mampu menuangkan gagasan pikiran yang uda mengumpal di otak Ke dalam buku Yang Berjudul “Geliat Hati seorang Hamba ” Dalam coretan Tulisan Maria Nur Lutfiah ini mencoba Memberikan motivasi secara spiritual pada khalayak publik Agar publik Tetap senantiasa mendekat pada Allah . Minggu – 01 -04-2018

Tutur Penulis kelahiran Jombang  Saat Di konfirmasi bahwa penulis ingin mengajak masyarakat menjadi lebih baik khususnya kaum Hawa melalu dengan membaca dan bersemangat Literasi canda Maria Nur Lutfiah Ada misi kartinian Agar muncul generasi seperti kartini.

Kala hati senantiasa menggeliat untuk selalu mencari solusi kegundahan dan keresahan, tak henti-hentinya mendorong untuk selalu menghamba kepada Sang Penolong, meraih dan merasakan tentram, damai serta bahagia dalam menjalani kehidupan dunia yang hanya sementara.

Lisan pun turut menggeliat, tak henti berucap dzikir, doa dan syiar untuk menghamba kepada Allah Dzat yang berhak menerima segala pujian.

Bersyukur atas segala apa yang telah dianugerahkan dan dilimpahkan Allah.
Langkah serta laku mengikuti dan mengiringi untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah Dzat sang empunya pertolongan yang terbaik.

Dzat yang sangat menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya yang menunjukkan cinta ikhlasnya kepada Allah. 

Psikologi Revolusi Sebagai Vaksin Pemersatu Bangsa (Refleksi Pemikiran Gustave Le Bon)

Oleh : Riyan Betra Delza

(Ketua Perhimpunan Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta)

Seringkali, dikatakan bahwa tindakan seseorang atau kelompok tergantung pada tingkat pengetahuan (rasional)-nya. Realita sosial kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun sebuah gerakan selalu dimulai oleh tindakan atas dasar motif alasan yang rasional, kita tidak boleh lupa bahwa persiapan untuk menuju gerakan itu sendiri tidak akan bisa mempengaruhi orang banyak sebelum alasan-alasan tersebut berubah menjadi hal yang sentimentil. Inilah yang dijelaskan Gustave Le Bon dalam Psikologi Revolusi. Ada empat aspek yang mempengaruhi bagaimana individu atau kolektif melakukan perlawanan menurut Le Bon: logika mistis, logika rasional, logika afektif, dan logika kolektif.

Dari manapun asalnya, revolusi tidak akan produktif sebelum ia merasuk ke dalam jiwa banyak orang. Logika rasional digunakan untuk menunjukkan penyalahgunaan  prinsip-prinsip yang harus dihancurkan. Namun berbagai harapannya harus dibangkitkan dan dikembangkan menjadi sesuatu yang menggerakkan banyak orang. Hal ini merupakan domein afeksi dan mistis yang mampu memberikan kekuatan pada manusia untuk bertindak. Pada saat revolusi Prancis, logika rasional yang dianut oleh para pemikir digunakan untuk menunjukkan kekurangan rezim lama dan membangkitkan keinginan untuk mengubahnya.

 Logika mistik menginspirasi keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan yang dibangun di dalam jiwa masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu –agama, keyakinan, dan kepercayaan. Logika afektif mampu memberikan kebebasan hasrat banyak orang yang sebelumnya dibatasi, dan mampu menyebabkan berbagai perbuatan-perbuatan yang kadang tidak terpikirkan. Di akhir, logika kolektif digunakan untuk menghimpun dan merajut majlis-majlis, dewan-dewan yang tak akan pernah terdorong oleh logika rasional, afektif, ataupun mistis.

Bagi Le Bon, logika mistis penting dalam sebuah revolusi. Hal ini jarang diungkapkan oleh para pemikir-pemikir gerakan sosial. Le Bon membagi konsep revolusi menjadi tiga; revolusi ilmiah (sains), revolusi agama, dan revolusi politik. Jika revolusi ilmiah semata-mata berasal dari kegelisahan logika rasional, berbeda dengan revolusi agama dan politik yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor afektif dan mistis. Nalar hanya memainkan bagian yang lemah dalam revolusi politik dan agama.

Sebuah kepercayaan politik atau agama merupakan tindakan keyakinan yang terendap melalui ketidaksadaran, bagaimanapun penampilannya, kuasanya tidak dipegang oleh nalar. Orang yang sudah terhipnotis oleh imannya, ia siap mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, dan bahkan nyawanya untuk kemenangan imannya. Kekuatannya bisa mendominasi pikiran dan hanya dapat dipengaruhi oleh waktu. Kekuatan dari keyakinan politik dan agama, yang telah menggerakkan dunia, dilahirkan oleh unsur mistis dan afektif. Karena itu, keyakinan tidak hanya diciptakan atau diarahkan oleh nalar.

Meski sekarang kita hidup di dunia yang serba rasional dan positivistik, namun tak bisa dipungkiri bahwa sejarah gerakan dan revolusi kebanyakan, mesti tidak semua, diwarnai dengan hal-hal yang sarat akan hal mistis/keyakinan. Lihat saja bagaimana sejarah revolusi selalu menyematkan mistifikasi pada aktor atau keyakinan tertentu. Sebagai contoh, sejarah revolusi agama selalu menghasilkan revolusi politik pada periode kenabian, revolusi Indonesia menyematkan tokoh-tokoh revolusioner sebagai ‘Juru Selamat’, revolusi Prancis dan Iran dengan semangat agamanya-Katolik dan Islam, revolusi Soeharto juga menyelipkan mistifikasi atheisme dan intoleransi pada simpatisan kelompok kiri. Termasuk, perjuangan sedulur sikep dan JMPPK juga mengatribusikan bahwa alam, gunung, dan agraria adalah ibu bumi. Tak bisa dipungkiri, sepolitis apapun, aksi umat beragama akhir-akhir ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor mistis ini. 

Psikologi dan Prospek Gerakan Sosial

Merujuk pada beberapa hal di atas, agaknya perlu bagi kita menggunakan kerangka analisis yang digunakan dalam perspektif psikologi untuk menganalisa dan merancang sebuah gerakan sosial. Berbekal dari pandangan Bert Klandermans, Schussman & Soule, Gustav Le Bon di atas, penulis ingin menambahkan elemen penting pada diskursus gerakan sosial saat ini, di era dimana mewacanakan rasa ketidakadilan seolah menjadi hal yang tabu.

Tidak jarang kita mendengar bahwa kemiskinan, kesengsaraan, dan keterbelakangan adalah cobaan. Tak jarang pula, identifikasi atas ketiganya sering terjebak dalam logika blaming the victim (menyalahkan si korban). Ada pula anggapan bahwa ketidakadilan terjadi karena kesalahan prosedur serta tidak berjalannya fungsi institusi politik. Inilah pandangan-pandangan fungsionalisme.

Dengan pandangan ini, akhirnya sebuah gerakan sosial terjebak pada paradigma konformis-reformis. Padahal, banyak problem sosial tidak bisa tuntas hanya dengan cara mengurangi penderitaan seseorang, mendoakan, serta berharap agar masalah akan selesai dengan sendirinya. Problem sosial juga tidak bisa diatasi peningkatan keterampilan, membuat struktur yang ada bekerja dengan baik, dan menghilangkan permasalahan yang silih berganti terus menerus. Bagaikan memukul nyamuk satu persatu tapi tidak memberangus ladang nyamuknya. Mungkin dalam situasi tertentu, pandangan ini masih relevan.

 Namun di tengah krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan ini, paradigma fungsionalisme memiliki kekacauan di sana sini, utamanya pada titik identifikasi terhadap akar masalah berikut penyelesaiannya. Perspektif kelas dihindari, diskursus kesenjangan bahkan dilihat karena lemahnya peran pemangku jabatan, saran dan rekomendasi diagungkan. Inilah yang menyebabkan kenapa seabrek problem sosial tak lantas menyulut gerakan sosial yang luas.

Secara psikologis, masyarakat menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika masalah tidak terus terjadi dan tak pernah henti, maka masyarakat akan mengalami kegusaran. Potensi kegusaran yang terus menerus terjadi akan terbentuk menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap “musuh”. Kegusaran, kemarahan, dan ketidakadilan akan selalu tercerai-berai. Di sinilah peran agen dalam gerakan sosial menjadi krusial untuk mengorganisir kemarahan kolektif. Inilah pekerjaan rumah kita. Rasa ketidakadilan harus ditransformasikan, identitas “kita” dan “mereka” harus ditegaskan, sehingga peluang terjadinya perubahan secara radikal terbuka lebar.