Senin, 25 Juni 2018

Ruangan perjuangan

Ruangan Perjuangan
Oleh:Arif Hakim


Malam kini semakin larut
Banyak kulit-kulit kusut menghiasi ruangan yang penuh kabut
Suara semut yang bergelut tak menghiraukan
Kerasnya batuan yang mulai menyusut.
Ku tuliskan sebuah kata perlawanan
Dalam jurnal kebenaran
Ku temui sebuah ikatan
Sebuah ikatan yang selalu menyuarakan kebenaran
Tak pernah takut melawan kemunkaran
Tak pernah menjilat untuk kekuasaan
Hanya bergerak dalam satu tujuan
LAWAN!!
LAWAN!! LAWAN!!
Hanya kata itu yang bisa ia sampaikan
Saat melihat kemunkaran.
Tak perduli berapa ribu peluru tajam menghantam
Tapi kau tak pernah sejengkalpun mundur untuk menyuarakan kebenaran
Karna kau adalah satu ikatan!!

Selasa, 10 April 2018

BUKU INI MENAWARKAN TRADISI MEMBACA DAN MENULIS SEBAGAI METODE PROGRESIF PENGEMBANGAN DIRI



Penerbitprogresif,Lamongan-
Untuk mewarnai jagat literasi, Penerbit Progresif kembali menerbitkan buku.
Kali ini adalah buku “Literasi Sampai Mati (Jalan Progresif Membaca, Menulis, dan Demokrasi Partisipatoris)” yang ditulis oleh Nurani Soyomukti, penulis asal kota kecil Trenggalek.

Buku ini ingin mengajak pembaca menjalani tradisi literasi, terutama tradisi membaca dan menulis, serta berperan dalam dunia sosial dan politik yang berbasiskan kecerdasan literasi. Keunikan buku ini, menurut Eko editor Penerbit Progresif, adalah terletak pada isinya yang provokatif melalui cerita dan kisah hidup penulis yang diuraikan dalam buku ini.

Menurut si editor, dalam buku ini kita bisa melihat bagaimana dinamika literasi dalam diri penulis berkembang. Pertaubatan dari aktivis radikal yang memegang pikiran ideologis yang kaku, hingga kemudian ikut masuk sistem demokrasi yang menurutnya lebih rasional untuk diperjuangkan. “Sepertinya ia kemudian menawarkan pilihan: Apa jika bukan demokrasi lewat pemilu? Demokrasi komunis dan Khilafah yang tidak menginginkan demokrasi itu sendiri?”, demikian tulis editor.

Ditambahkan oleh catatan editor bahwa  penulis menguraikan berbagai evolusi pemikiran bersamaan perubahan-perubahan peran. Sebagai sebuah buku yang dimaksudkan untuk memotret aspek literasi, buku ini cukup berhasil dalam menyuguhkan bagaimana pentingnya tradisi membaca dan menulis sebagai budaya yang harus dijaga. Keterlibatan penulis dalam aksi-aksi literasi sejak sekolah hingga ia pulang kampung tetap menjadi kisah utama buku ini. Mulai dari pertama kali “jatuh cinta” pada buku, hingga menjadi penulis banyak judul buku dan memetik peran sosial yang cukup partisipatif dari kedalamannya menerjuni danau Literasi.

“Pesan dalam buku ini adalah: Membaca dan menulis adalah jalan progresif yang harus dilalui oleh siapapun yang ingin menjadi subjek indenden dalam kehidupan. Jalan membaca buku dan menulis adalah jalan menjadi manusia yang ingin mendapatkan pencerahan dan kontrol terhadap dunianya, bukan objek penindasan sistem budaya yang hanya menyuruh orang untuk meniru semata”, tulis editor.
( Red)

Oligarki Parasit Demokrasi



Oleh: Riyan Betra Delza
Direktur FK Institute

Pada dasar teoritisnya demokrasi itu adalah, kekuasaan tertinggi dalam sebuah roda pemerintahan berada di tangan rakyat. Apapun bentuk peraturan dan tujuan dari sebuah keputusan, kepentingan rakyatlah yang menjadi dasar pijakannya. Seluruh tata politik, hukum, dan ekonomi diciptakan untuk memenuhi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Marcus Cicero, salah satu filsuf klasik terbesar, menyatakan, bahwa kesejahteraan bersama dari seluruh rakyat adalah hukum yang tertinggi. Artinya apa, bahwa sejatinya demokrasi adalah sistem yang menghadiahkan tahta tertinggi suatu pemerintahan yang dipegang langsung oleh rakyat.

Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokrasi, yang sudah berjalan cukup lama, dan sepertinya sangat matang walaupun disana sini masih banyak ketimpangan dalam pengaplikasiannya. Saat ini saja demokrasi di Indonesia bisa dikatakan sudah tergelincir ke lembah  oligarki, yakni pemerintahan dipegang oleh sekumpulan elit politik yang memiliki basis kekayaan material yang sangat mapan. Hal ini sangat jelas terlihat dalam realitas politik di Indonesia. Hal itu terlihat dari banyaknya pemimpin partai politik, calon pemimmpin daerah sekarang ini mayoritas adalah pengusaha-pengusaha kaya, yang siap menaikan citra dan pamornya untuk menjadi penguasa dengan melibas orang-orang yang tak sepemahaman dengannya. Kemudian mereka membeli kekuasaan dengan kekuatan  material yang mereka miliki.
Berbagai kasus korupsi yang menjerat para pejabat daerah, baik di eksekutif maupun legislatif, menunjukkan bagaimana penyalahgunaan wewenang untuk kepentingan pribadi dan jaringan oligarkinya bekerja nyata di tingkat lokal. Kekuasaan tingkat lokal dibagi-bagi di tangan para pengusaha kaya, para birokrat kaya hasil bisnis politik-rente, maupun jaringan keluarga, sebagaimana terjadi di beberapa provinsi.

Dalam budaya perpolitikan Indonesia saat ini, bangunan oligarki dimulai dari  menentukan siapa yang akan menjadi calon pemimpin melalui partai politik, yang mana  partai tersebut adalah milik pemodal yang maha kuasa. lalu yang sudah berpasrah  diri kepada tuan nya tersebut dicalonkan dan kemudian baru rakyat memilih melalui demokrasi. Sering kali Politik uang dalam partai menentukan siapa yang menjadi pilihan. Apalagi fenomena seperti ini masih diperparah dengan hukum yang masih tebang pilih. Figur-figur kuat dan oligark seolah-olah kebal hukum dan tampak hukum yang tunduk kepada oligarki.
Prinsip-prinsip demokrasi dilindas oleh prinsip untung rugi yang kental tertanam di dalam kapitalisme. Partai sekarang dikuasai para oligarki yang hartawan, misalnya Partai Golkar oleh Aburizal Bakrie, Nasdem oleh Surya Paloh, Perindo oleh Harietanoe Soedibjo dan masih banyak lagi, dan sejumlah pengusaha yang menguasai parlemen (sebagai anggota DPR) hingga 63 persen seperti yang pernah dikemukakan pakar psikologi politik Universitas Indonesia (UI) Hamdi Muluk.

Partai dengan penguasaan sumber daya material hendak mempertahankan atau meningkatkan kekayaannya dalam kontestasi pemilu dan jalannya pemerintahan hasil pemilu. Aktivis perempuan, Lies Marcoes dalam “Perempuan dan Langkah Afirmatif” (Kompas, 21/4 2014) menjelaskan, yang terjadi dalam mekanisme rekrutmen caleg di partai cenderung bersifat instans dan diwarnai nepotisme. NPWP (Nomor Piro Wani Piro).. Hal ini terutama disebabkan pola basis rekrutmen yang mengandalkan kekuatan finansial dan kekerabatan untuk mendukung elektabilitas yang tinggi. Dengan kondisi ini, harapan agenda reformasi parlemen dan lahirnya kebijakan yang pro kepentingan publik akan berhadapan dengan kepentingan oligarki (elite politik/fraksi).

Akhirnya,Penguasaan oligarki terhadap partai membuat pemimpin partai tidak lagi melakukan “leading”, namun melakukan dominasi, dan peran mereka pun bersifat personal. Personalisasi dalam politik, yang juga kompatibel dengan individualism oligarki, kemudian dipadukan dengan populisme oleh sistem pemilihan langsung. Di satu sisi, publik dibuat seolah-olah sebagai demos yang kratos melalui direct-one-man-one-vote, padahal umur kratos mereka hanya sekejap ketika mereka berada di dalam bilik suara. Selebihnya, mereka tidak punya akses sama sekali terhadap kekuasaan.
Karenanya untuk memperbaiki sistem demokrasi dengan meminimalisir gerakan oligarki memang dibutuhkan kerja sama yang amat keras oleh rakyat. Kecerdasan dalam menentukan arah politik dan tidak alergi politik  juga sangat dibutuhkan setidaknya dengan menolak segala bentuk politik praktis dalam hal ini seperti Money politik dan lain sebagainya.

Minggu, 01 April 2018

Maria Nur Lutfiah mengeluarkan Buku perdananya





Penerbitprogresif,Sidoarjo Jawa Timur -buku perdana maria Nur lutfiah Telah Terbit Perdana Dan diterbitkan Di penerbit Progresif Lamongan, Usia yang tidak mudah lagi bisa disebut parobaya beliau mampu menuangkan gagasan pikiran yang uda mengumpal di otak Ke dalam buku Yang Berjudul “Geliat Hati seorang Hamba ” Dalam coretan Tulisan Maria Nur Lutfiah ini mencoba Memberikan motivasi secara spiritual pada khalayak publik Agar publik Tetap senantiasa mendekat pada Allah . Minggu – 01 -04-2018
Tutur Penulis kelahiran Jombang  Saat Di konfirmasi bahwa penulis ingin mengajak masyarakat menjadi lebih baik khususnya kaum Hawa melalu dengan membaca dan bersemangat Literasi canda Maria Nur Lutfiah Ada misi kartinian Agar muncul generasi seperti kartini.
Kala hati senantiasa menggeliat untuk selalu mencari solusi kegundahan dan keresahan, tak henti-hentinya mendorong untuk selalu menghamba kepada Sang Penolong, meraih dan merasakan tentram, damai serta bahagia dalam menjalani kehidupan dunia yang hanya sementara.
Lisan pun turut menggeliat, tak henti berucap dzikir, doa dan syiar untuk menghamba kepada Allah Dzat yang berhak menerima segala pujian.
Bersyukur atas segala apa yang telah dianugerahkan dan dilimpahkan Allah.
Langkah serta laku mengikuti dan mengiringi untuk menyempurnakan penghambaan kepada Allah Dzat sang empunya pertolongan yang terbaik.
Dzat yang sangat menyayangi dan mengasihi hamba-hambanya yang menunjukkan cinta ikhlasnya kepada Allah. 

Minggu, 25 Maret 2018

Psikologi Revolusi Sebagai Vaksin Pemersatu Bangsa (Refleksi Pemikiran Gustave Le Bon)






Oleh : Riyan Betra Delza
(Ketua Perhimpunan Mahasiswa Magister Psikologi Universitas Mercubuana Yogyakarta)

Seringkali, dikatakan bahwa tindakan seseorang atau kelompok tergantung pada tingkat pengetahuan (rasional)-nya. Realita sosial kenyataannya tidak selalu demikian. Meskipun sebuah gerakan selalu dimulai oleh tindakan atas dasar motif alasan yang rasional, kita tidak boleh lupa bahwa persiapan untuk menuju gerakan itu sendiri tidak akan bisa mempengaruhi orang banyak sebelum alasan-alasan tersebut berubah menjadi hal yang sentimentil. Inilah yang dijelaskan Gustave Le Bon dalam Psikologi Revolusi. Ada empat aspek yang mempengaruhi bagaimana individu atau kolektif melakukan perlawanan menurut Le Bon: logika mistis, logika rasional, logika afektif, dan logika kolektif.
Dari manapun asalnya, revolusi tidak akan produktif sebelum ia merasuk ke dalam jiwa banyak orang. Logika rasional digunakan untuk menunjukkan penyalahgunaan  prinsip-prinsip yang harus dihancurkan. Namun berbagai harapannya harus dibangkitkan dan dikembangkan menjadi sesuatu yang menggerakkan banyak orang. Hal ini merupakan domein afeksi dan mistis yang mampu memberikan kekuatan pada manusia untuk bertindak. Pada saat revolusi Prancis, logika rasional yang dianut oleh para pemikir digunakan untuk menunjukkan kekurangan rezim lama dan membangkitkan keinginan untuk mengubahnya.

 Logika mistik menginspirasi keyakinan terhadap kebaikan-kebaikan yang dibangun di dalam jiwa masyarakat berdasarkan kaidah-kaidah tertentu –agama, keyakinan, dan kepercayaan. Logika afektif mampu memberikan kebebasan hasrat banyak orang yang sebelumnya dibatasi, dan mampu menyebabkan berbagai perbuatan-perbuatan yang kadang tidak terpikirkan. Di akhir, logika kolektif digunakan untuk menghimpun dan merajut majlis-majlis, dewan-dewan yang tak akan pernah terdorong oleh logika rasional, afektif, ataupun mistis.

Bagi Le Bon, logika mistis penting dalam sebuah revolusi. Hal ini jarang diungkapkan oleh para pemikir-pemikir gerakan sosial. Le Bon membagi konsep revolusi menjadi tiga; revolusi ilmiah (sains), revolusi agama, dan revolusi politik. Jika revolusi ilmiah semata-mata berasal dari kegelisahan logika rasional, berbeda dengan revolusi agama dan politik yang lebih banyak dipengaruhi oleh faktor afektif dan mistis. Nalar hanya memainkan bagian yang lemah dalam revolusi politik dan agama.

Sebuah kepercayaan politik atau agama merupakan tindakan keyakinan yang terendap melalui ketidaksadaran, bagaimanapun penampilannya, kuasanya tidak dipegang oleh nalar. Orang yang sudah terhipnotis oleh imannya, ia siap mengorbankan kepentingan, kebahagiaan, dan bahkan nyawanya untuk kemenangan imannya. Kekuatannya bisa mendominasi pikiran dan hanya dapat dipengaruhi oleh waktu. Kekuatan dari keyakinan politik dan agama, yang telah menggerakkan dunia, dilahirkan oleh unsur mistis dan afektif. Karena itu, keyakinan tidak hanya diciptakan atau diarahkan oleh nalar.

Meski sekarang kita hidup di dunia yang serba rasional dan positivistik, namun tak bisa dipungkiri bahwa sejarah gerakan dan revolusi kebanyakan, mesti tidak semua, diwarnai dengan hal-hal yang sarat akan hal mistis/keyakinan. Lihat saja bagaimana sejarah revolusi selalu menyematkan mistifikasi pada aktor atau keyakinan tertentu. Sebagai contoh, sejarah revolusi agama selalu menghasilkan revolusi politik pada periode kenabian, revolusi Indonesia menyematkan tokoh-tokoh revolusioner sebagai ‘Juru Selamat’, revolusi Prancis dan Iran dengan semangat agamanya-Katolik dan Islam, revolusi Soeharto juga menyelipkan mistifikasi atheisme dan intoleransi pada simpatisan kelompok kiri. Termasuk, perjuangan sedulur sikep dan JMPPK juga mengatribusikan bahwa alam, gunung, dan agraria adalah ibu bumi. Tak bisa dipungkiri, sepolitis apapun, aksi umat beragama akhir-akhir ini juga banyak dipengaruhi oleh faktor mistis ini. 

Psikologi dan Prospek Gerakan Sosial
Merujuk pada beberapa hal di atas, agaknya perlu bagi kita menggunakan kerangka analisis yang digunakan dalam perspektif psikologi untuk menganalisa dan merancang sebuah gerakan sosial. Berbekal dari pandangan Bert Klandermans, Schussman & Soule, Gustav Le Bon di atas, penulis ingin menambahkan elemen penting pada diskursus gerakan sosial saat ini, di era dimana mewacanakan rasa ketidakadilan seolah menjadi hal yang tabu.

Tidak jarang kita mendengar bahwa kemiskinan, kesengsaraan, dan keterbelakangan adalah cobaan. Tak jarang pula, identifikasi atas ketiganya sering terjebak dalam logika blaming the victim (menyalahkan si korban). Ada pula anggapan bahwa ketidakadilan terjadi karena kesalahan prosedur serta tidak berjalannya fungsi institusi politik. Inilah pandangan-pandangan fungsionalisme.

Dengan pandangan ini, akhirnya sebuah gerakan sosial terjebak pada paradigma konformis-reformis. Padahal, banyak problem sosial tidak bisa tuntas hanya dengan cara mengurangi penderitaan seseorang, mendoakan, serta berharap agar masalah akan selesai dengan sendirinya. Problem sosial juga tidak bisa diatasi peningkatan keterampilan, membuat struktur yang ada bekerja dengan baik, dan menghilangkan permasalahan yang silih berganti terus menerus. Bagaikan memukul nyamuk satu persatu tapi tidak memberangus ladang nyamuknya. Mungkin dalam situasi tertentu, pandangan ini masih relevan.

 Namun di tengah krisis ekonomi, sosial, politik, dan lingkungan ini, paradigma fungsionalisme memiliki kekacauan di sana sini, utamanya pada titik identifikasi terhadap akar masalah berikut penyelesaiannya. Perspektif kelas dihindari, diskursus kesenjangan bahkan dilihat karena lemahnya peran pemangku jabatan, saran dan rekomendasi diagungkan. Inilah yang menyebabkan kenapa seabrek problem sosial tak lantas menyulut gerakan sosial yang luas.

Secara psikologis, masyarakat menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik. Jika masalah tidak terus terjadi dan tak pernah henti, maka masyarakat akan mengalami kegusaran. Potensi kegusaran yang terus menerus terjadi akan terbentuk menjadi sebuah gerakan perlawanan terhadap “musuh”. Kegusaran, kemarahan, dan ketidakadilan akan selalu tercerai-berai. Di sinilah peran agen dalam gerakan sosial menjadi krusial untuk mengorganisir kemarahan kolektif. Inilah pekerjaan rumah kita. Rasa ketidakadilan harus ditransformasikan, identitas “kita” dan “mereka” harus ditegaskan, sehingga peluang terjadinya perubahan secara radikal terbuka lebar.

Kamis, 15 Maret 2018

PEMILU DAN FANATISME AGAMA






Oleh : Riyan Betra Delza
Direktur FK Institute

Hal rutin yang selalu menjadi isu-isu dramatis pada pesta pemilu, yang paling utama menurut saya adalah menguatnya rasa sensitifitas kepada rivalitas yang dibalut dengan bingkai  agama.

 Pilkada yang seharusnya menjadi ajang pesta demokrasi yang didedikasikan untuk mencari pemimpin terbaik, berubah wujud  menjadi panggung transaksionalyang cacat moral sehingga melahirkan budaya yang rasis, agamais (fanatik) untuk menolak pemimpin yang tidak sekeyakinan dengan nya ataupun yang dianggapnya tidak memenuhi standard orang beragama menurut keyakinannya.

Fenomena tersebut bukan suatu hal yang baru dalam kontestasi pilkada di Indonesia, dan saya pikir hal itu sudah menjadi semacam budaya kompetisi demokrasi di Tanah air kita ini. Nah Apabila kita ingin melihat lebih jauh apa yang menjadi penyebab hal tersebut muncul, menurut saya adalah tidak mampunya para kompetitor tersebut memaknai sebuah drama demokrasi dengan skenario yang adil dan beradab yang di serukan Pancasila tersebut.

Di era milenial ini Fanatisme agama dalam tanda kutip claim kebenaran sepihak, bisa menjadi masalah yang serius  bagi bangsa kita yang masih muda dalam berdemokrasi. Apalagi fungsi Fanatisme agama, cenderung digunakan  secara aktif untuk kepentingan pollitik praktis para elit dalampemenangan calon-calon yang didukungnya dipilkada. Cara tersebut dinilai sangat ampuh sebagai virus akut yang sejatinya bisa menjaring masa dengan sebanyak-banyaknya.

Sehingga dengan cara cacad moral tersebut munculah gesekan-gesekan dari berbagai kalangan dan golongan yang merasa dirugikan oleh virus-virus claim sepihak tersebut. Akibatnya pilkada yang seharusnya dihujani dengan materi-materi yang mencerdaskan, berubah tajam menjadi suasana yang penuh hujatan, tipu muslihat dan kadang berujung anarkis dengan bentrok dan pengrusakan.

 Apabila fenomena ini berlanjut, maka Indonesia akan rapuh dalam memaknai keberagaman dan keberagamaan yang berujung pada krisis toleransi, dan akan mudah berpecah belah  karna terlalu susahnya mewujudakan dan perdamaian antar sesama, dan antar pemeluk  agama.
Apalagi Pada tahun tahun 2018 ini akan diadakan Pilgub beberapa Provinsi seperti Jawa Barat, Jawa Timur, Sumatera Utara, Sumatera Selatan. Belum lagi di Tahun 2019 yang akan mengadakan Pileg dan Pilpres. Pertanyaan yang akan muncul, apakah pada Pemilu nanti tidak akan ada lagi isu syara yang di tunggangi oleh fanatisme agama (claim kebenaran sepihak) ?
Rasanya, akan sangat sulit lepas dari  kebiasaan lama tersebut, karna para sebagian politisi kita masih belum memiliki mental yang bagus dalam berkompetisi.

  Apabila keadaan dan kebiasaan seperti itu terus berlanjut, akan seperti apa demokrasi kita kedepan nanti, yang penuh dengan dramatisasi haram terebut.  Sungguh tragis bukan, budaya baku hantam, akan terus diwarisi oleh penerus bangsa ini kedapan.

Apalagi dengan keadaan generasi muda kita yang masih labil dan apatis terhadap yang namanya keberagaman dan keberagamaan tersebut. Saya tidak bisa membayangkan jika penyakit fanatisme( claim kebenaran sepihak)  ini sampai kepada titik nadir yang pada akhirnya mesti meminta tumbal terhadap kelangsungan bertahan hidup dan bertahtanya para penguasa dzolim.
Nah Apa yang seharus kita lakukan ?

 Berbicara persoalan agama tentu yang menjadi elemen penting adalah keyakinan (akidah) bagi setiap pemeluknya. Peran  tokoh-tokoh agama sebagai pemegang kunci yang sangat penting dalam  meredam fanatisme agama dengan memberikan pencerahan-pencerahan yang sesuai dengan tuntunan wahyu, dengan selalu  mengedapankan nilai-nilai toleransi, kemanusian, dan lain sebagainya tentu sangat dibutuhkan adanya.

Namun Jangan sesekali pula para pemuka agama memanfaatkan moment tersebut dalam agenda yang negative contoh, katakanlah ustad dan lain-lain tersebut juga terlibat politik praktis, dengan mempelesetkan wahyu untuk merauk keuntungan dari pasangan calon yang didukung. Tentu hal tersebut akan membuat masyarakat semakin bingung, dan tersesat.

Untuk itu perlu kekonsitenan para pemuka agama, bahwa selalulah menjunjung tinggi fungsinya sebagai penyampai kebenaran, dan tetap berjalan di koridornya sebagai pendakwah, dan penentram ummat.
Selain fungsinya secara global sebagai penentram ummat,  tentunya bimbingan  ulama juga sangat dibutuhkan kepada para politisi agar bisa berkompetisi dengan tetap menjunjung tinggi makna toleransi dan adab yang baik dengan cara  memberikan bimbingan spritualitas.

 Apabila itu berhasi dilakukan maka akan terwujud politisi yang bisa memberikan contoh berdemokrasi yang baik dengan menang melalui cara-cara yang berkeadaban sehingga image pemilu sebagai perpecahan dikarenakan fanatisme agama, akan memudar dan hilang.

Semoga di Pemilu yang akan kita hadapi ini, masalah agama sebagai kendaraan perpecahan bisa kita redam dan kita hilangkan.

Senin, 12 Maret 2018

PENDIDIKAN KELUARGA MENURUT ISLAM DALAM BUDAYA ADAT MINANGKABAU





Buku Yang Di terbitkan
" FK INSTITUTE Bekerja sama dengan PROGRESIF" menggambarkan tugas orang tua sebagai pendidik
menjadi sesuatu yang tidak bisa diabaikan kedudukannya dalam

kehidupan anak. Tugas tersebut bukan hanya sebatas kemampuan
untuk memberikan pendidikan yang baik, lebih dari itu adalah
bagaimana orang tua menempatkan posisinya sebagai teladan yang
baik bagi anak-anaknya yang melibatkan unsur jasmani dan rohani.

Banyak orang tua yang tidak mengetahui bagaimana kiat sukses
dalam mendidik anak yang memiliki kecenderungan dan keinginan
yang berbeda-beda, apalagi banyaknya halangan, tantangan dan
kendala yang selalu merintangi saat menerapkan metode pendidikan

yang benar dalam keluarga. Secara teoritis, ajaran Islam memberikan
konsep yang jelas tentang tugas orang tua sebagai pendidik, namun
secara praksis kehidupan masih banyak

terdapat penyimpangan
prilaku anak dalam kehidupan sosial kemasyarakatan. Begitu pula
dengan sistem adat Minangkabau juga

 memiliki konsep yang
berkaitan dengan pendidikan. Maka dari itu, perlu mengeksplorasi
kedua konsep di atas untuk menemukan konsep ideal pendidikan
Islam yang sejalan dengan kearifan lokal Minangkabau.
Selamat Membaca.